KUALATUNGKAL- Komandan Kodim 0419 Tanjungjabung Barat menegaskan, dalam pelaksanaan pemilu nanti, TNI di haruskan dapat bersikap netral, dalam artian tidak terlibat politik praktis dengan memihak salah satu partai maupun caleg yang akan berlaga dalam ajang pemilu yang akan di gelar 9 April 2009 mendatang. Hal ini, dikatakan Dandim 0419/Tanjab Letkol Inf Untung Purwadi dalam acara silaturahmi bersama insan pers di Aula Kodim Tanjungjabung Barat. “Saya akan memberi ultimatum bagi setiap anggota TNI untuk tidak terjun langsung ke kancah politik praktis. Saya tidak main-main. Bagi anggota saya yang terlibat dalam politik praktis akan saya berikan tindakan tegas.”kata Untung, siang tadi. Dalam kesempatan itu, Dandim juga menyinggung peran serta insan pers untuk membantu tugas – tugas TNI dalam menciptakan situasi yang kondusif selama pelaksanaan pemilu nanti. pers merupakan salah satu corong dalam penegakkan demokrasi. Untuk mencipatkan suasana aman, damai dan tentram pendekatan emosianal harus dibangun oleh semua pihak. Bahkan TNI siap memback-up jajaran kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan pemilu. “Pers harus memiliki kedewasaan dan wawasan yang luas, agar pemeberitaan menjadi balance. Sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau salah persepsi dalam pemberitaan yang malah akan memperkeruh suasana,”lugas Dandim. Implementasi pelaksanaan netralitas TNI dalam pemilu. TNI bertekad dengan mengamankan agar pemilu dan pilkada sesuai dengan tugas fungsi bantuan TNI kepada Polri, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan pemilu. Begitu juga bagi satuan, perorangan maupun fasilitas TNI tidak akan di libatkan dalam kegiatan pemilu dan pilkada, dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. Tidak itu saja, Prajurit TNI juga tidak mengunakan hak memilih dalam pemilu dan pilkada. Bahkan istri, suami maupun anak parajurit hak individu selaku warga Negara. Istitusi satuan di larang untuk memberi arahan di dalam menetukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut. Untuk mewujudkan itu, TNI berpegang pada amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Yaitu TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Untuk membatu mengamankan keberlangsungan dalam pelaksanaan pemilu yang akan di gelar April 2009 mendatang, Dandim 0419/Tanjab akan memback-up polres Tanjab Barat dengan menurunkan kekuatan 2 SST (Satuan Setingkat Tempur) yang akan di terjunkan di sepanjang wilayah pesisir pantai Timur (Kabupaten Tanjabtim dan Tanjab Barat). Selain itu, Dandim melalui Babinsa mengitruksikan untuk meningkatkan dan membangun jaringan teritorial, bahkan untuk mengamankan sepanjang pesisir pantai Pos-Pos TNI Angkatan Laut (AL) juga akan difungsikan. “Mereka nantinya akan di bawah komado Polres setempat,”tegas Dandim.
22 Januari, 2009
10 Januari, 2009
Safrial Siap Maju Calon Wakil Gubernur Jambi
KUALATUNGKAL- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Propinsi Jambi tahun 2010 mendatang. Ada pernyataan menarik dari Bupati Tanjung Jabung Barat Dr Ir H. Safrial, MS yang siap maju sebagai Wakil Gubernur Jambi pada pilkada mendatang.Pernyataan ini disampaikan langsung Safrial MS kepada sejumlah waartawan di Kualatungkal usai acara pelantikan eselon II dan III dilingkungan pemkab Tanjab Barat Jumat (09/01) kemarin.
Dikatakan Safrial, niatnya untuk maju sebagai cawagup ini, semata-mata untuk membangun daerah, namun lanjutnya, hal tersebut harus dengan syarat apabila diminta oleh masyarakat . Kerana lanjutnya, apabila memang masyrakat menghendaki , maka dirinya tidak kuasa untuk menolaknya.” Saya siap mencalonkan Cawagub , tetapi tujuannya untuk membangun daerah. Juga yang penting masyarakat yang meminta saya,”ujarnya.
Selain itu katanya, kesanggupannya ini bukan karena memcari prestise atau mengejar jabatan, namun untuk membangun daerah menjadi lebih baik. Karena jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik, sebab jabatan ini akan duipertanggungjawabkan dengan Tuhan dan Masyarakat.
Pernyataan ini dikatakan Safrial menanggapi adanya wacana yang saat ini banyak di perbincangkan masyarakat atas rencana pencalonannya menunju BH I ini.” Kan ini hal yang wajar, karena semua orang berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai gunernur. Kalau ada peluang mengapa tidak?,”ungkapnya.
Namun demikian ketika disnggung dengan siapa dirinya bakal bersanding?, Safrial mengaku masih menunggu sampai akhir pemilu 2009 mendatang.” Kita lihat saja hingga akhir pemilu 2009. Baru nantinya kita katakana siap tidaknya dan dengan siapa?,”jelasnya. (Cw1)
Akhirnya, Safrial Rombak Kabinetnya
KUALATUNGKAL- Setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa bulan sejak peraturan daerah menganai PP 41 terkait perubahan organisasi perangkat daerah. Akhirnya di awal Januari 2009, Safrial memberikan jawaban dengan merombak seluruh pejabatnya mulai dari eselon III hingga II.Dalam perombakan tersebut, terdapat kepala dinas yang selama ini cenderung bermasalah dengan hokum di nonjobkan seperti halnya Kepala Dinas Pendidikan Ir Andi Tandra, Kepala Badan Parsenipora dan kepala PKD yang di satukan ke Dinas Pendapatan daerah, Keuangan dan Aset. Bahkan masih ada beberapa dinas yang di biarkan lowong seperti Kadis Pendidikan, Parsenipora, Badan Lingkungan Hidup serta Kabag Humas setda Tanjab Barat.
Sementara itu dalam perombakan cabinet ini, beberapa kepala dinas yang selama ini dikenal loyal ikut naik pangkat. Bahkan diantaranya ada yang tetap menduduki jabatan semula seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Kepala Damkar, Kepala Dispenda yang dirubah (Dispenda dan Keuangan dan Aset Daerah), Kakan Satpol PP.
Dalam pelantikan berdasarkan SK nomor 821.23/001/BKD, tertanggal 6 Januari 2009 sebanyak 32 pejabat eselon II dan III mendapatkan promosi jabatan baru, baik yang sebelumnya di nonjobkan.
Bupati Tanjung Jabung Barat Dr Ir Safrial Ms dalam sambutannya mengharapkan agar para pembantunya yang dipercayakan memimpin SKPD ini agar mmefokuskan kepmimpinan lembaga/organisasi dalam peran sentral yang diembannya dalam menjalankan fungsi-fungsi mangeman organisasi.(Red)
07 Januari, 2009
HOTEL DI KUALATUNGKAL
Sarana pendukung kegiatan kepariwisataan Kab. Tanjung Jabung Barat yang merupakan daerah tujuan wisata di wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi, sehubungan dengan itu beberapa kebijakan menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain; Jalan, Hotel dan Penginapan. 1 Hotel berbintang, 13 Hotel Melati. Jumlah Kamar 330 terdiri kelas vip dan ekonomi sedangkan tarif berkisar antara Rp. 15.000, - s/d 100.000,- permalam
| Hotel Penginapan | Alamat | Klas Hotel |
| Hotel Asean | Jl.Kihajar Dewantara (0742-22360) | Melati |
| Hotel Ar-Riyadht | Jl.Siswa | Melati |
| Hotel Sungai Batang Indah | Jl.Kesejahteraan (0742-322819) | Melati |
| Wisma Candi Agung | Jl. Syarief Hidayatullah | Guest House |
| Hotel Setia Jaya | Jl. Imam Bonjol 0742-21318 | Melati |
| Hotel Cahaya | Jl.Pelabuhan 0742-21331 | Melati |
| Hotel Mulia | Jl. Parit Gompong Tlp. 0742-21190 | Bintang Satu |
Nasib"Oemar Bakri" Di Jaman Modren
Oleh Anonim*
Ternyata kisah seorang guru yang mengajar dengan sepeda ontelnya dengan kehidupan pas-pasan yang dikenal bernama Oemar Bakri, bukan hanya kisah yang terjadi di jaman dahulu kala, disaat bangsa ini masih mulai berkembang.
Namun, di jaman modren saat ini, disaat berbagai barang-barang meningkat. Bahkan pembangunan gedung sudah berada dimana-mana, tetapi nasib "Oemar Bakri" masih sama seperti dulu dan tak mengalami peningkatan dari segi ekonomi dan pendapatan.
Padahal Undang-undang pendidikan di negeri ini, telah membuat para "Oemar Bakrie-Oemar Bakri" ini harus meningkatkan pendidikannya, minimal harus D2 atau Sarjana Satrata Satu baru dapat mengajar. Namun kenyataanya kesejahtraan para Oemar Bakri ini tak pernah dihiraukan. Ironisnya lagi, sejumlah daaerah di Indonesia saat ini masih butuh banyak tenaga pengajar.
kendati, tantangan di dunia pendidikan semakin berat, baik dari segi siswanya yang mulai nakal-nakal (sehingga kalu dipukul lapor polisi) hingga pendapatannya yang kurang untuk memenuhi hak layak hidup.
Kita berikan contoh saja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satu Kabupaten yang berada di pantai timur propinsi Jambi ini. dari data yang kami himpun dari beberapa sekolah Negeri di Kota Kualatungkal guru yang mengajar dalam 1 jam pelajaran (45 menit,red) hanya di hargai Rp.2500, yah memang di catatan sekolah Rp 15.000 perjamnya, tetapi kenyataannya nominal itu hanya dihitung dalam seminggu bukan sebulan (Nggak masuk akal kan? sama dunk...!!!. Tapi ini valid kok, silahkan saja cek), nilai itu kalu kita hitung 1 guru mendapat 10 Jam saja dalam seminggu baru 150 ribu yah itulah gajinya sebulan dari sekolah (untuk apa nominal itu?) Memang kalau kita nilai sungguh nilai yang sangat kecil dan apabila dibandingkan uang jajan anak muridnya jauh lebih kecil, karena biasanya anak murid setingkat SMP aja minimal kaalu di Kota Sekelas Kualatungkal diberi Uang Jajan paling kecil Rp.10.000.
Lantas apakah ini manusiawi? jawabannya simple saja sungguh tak manusiawi, seorang guru yang belajar hingga mendapat gelar S1 menghabiskan banyak uang, juga berpikir agar anak didiknya pinter dapat lulus UN tetapi gajinya segitu, (yah mana bisa). Makanya di Tanjab Barat ini tak heran kalu masuk banyak siswanya yang tak lulus UAN. (bersambung ye.............)
* Pengamat Pendidikan di Tanjung Jabung Barat
Namun, di jaman modren saat ini, disaat berbagai barang-barang meningkat. Bahkan pembangunan gedung sudah berada dimana-mana, tetapi nasib "Oemar Bakri" masih sama seperti dulu dan tak mengalami peningkatan dari segi ekonomi dan pendapatan.
Padahal Undang-undang pendidikan di negeri ini, telah membuat para "Oemar Bakrie-Oemar Bakri" ini harus meningkatkan pendidikannya, minimal harus D2 atau Sarjana Satrata Satu baru dapat mengajar. Namun kenyataanya kesejahtraan para Oemar Bakri ini tak pernah dihiraukan. Ironisnya lagi, sejumlah daaerah di Indonesia saat ini masih butuh banyak tenaga pengajar.
kendati, tantangan di dunia pendidikan semakin berat, baik dari segi siswanya yang mulai nakal-nakal (sehingga kalu dipukul lapor polisi) hingga pendapatannya yang kurang untuk memenuhi hak layak hidup.
Kita berikan contoh saja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satu Kabupaten yang berada di pantai timur propinsi Jambi ini. dari data yang kami himpun dari beberapa sekolah Negeri di Kota Kualatungkal guru yang mengajar dalam 1 jam pelajaran (45 menit,red) hanya di hargai Rp.2500, yah memang di catatan sekolah Rp 15.000 perjamnya, tetapi kenyataannya nominal itu hanya dihitung dalam seminggu bukan sebulan (Nggak masuk akal kan? sama dunk...!!!. Tapi ini valid kok, silahkan saja cek), nilai itu kalu kita hitung 1 guru mendapat 10 Jam saja dalam seminggu baru 150 ribu yah itulah gajinya sebulan dari sekolah (untuk apa nominal itu?) Memang kalau kita nilai sungguh nilai yang sangat kecil dan apabila dibandingkan uang jajan anak muridnya jauh lebih kecil, karena biasanya anak murid setingkat SMP aja minimal kaalu di Kota Sekelas Kualatungkal diberi Uang Jajan paling kecil Rp.10.000.
Lantas apakah ini manusiawi? jawabannya simple saja sungguh tak manusiawi, seorang guru yang belajar hingga mendapat gelar S1 menghabiskan banyak uang, juga berpikir agar anak didiknya pinter dapat lulus UN tetapi gajinya segitu, (yah mana bisa). Makanya di Tanjab Barat ini tak heran kalu masuk banyak siswanya yang tak lulus UAN. (bersambung ye.............)
PP 41 Seharusnya Sudah Dilaksanakan
KUALATUNGKAL - Hingga saat ini, Pemeraintah Kabupaten Tanjungjabung Barat belum juga melaksanakan PP 41/2007 tentang kelambagaan. Padahal PP 41 tersebut sudah sudah disahkan melalui sidang paripurna sejak beberapa bulan yang lalu dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Lantas dengan demikian apakah beberapa intansi di Kabupaten Tanjungjabung Barat saat ini ilegal. Pasalnya, dalam sebuah peraturan daerah jelas disebutkan peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan hukum Tanjungjabung Barat Erdiyanto SH Mhum yang juga Dosen Fisip Universitas Riau mengatakan sebuah produk peraturan tidak akan berlaku mundur. Maka dari itu, dinas intansi yang ada saat ini tidak dapat dianggap illegal. Sebab, dinas intansi sesauai perda kelembagaan belum terbentuk.
Dikatakannya, kendati PP tersebut telah dibuatkan perda dan di Syahkan oleh DPRD setempat tentunanya memiliki limit waktu, yang biasanya dalam sebuah peraturan itu berlaku selama 6 bulan. “Jadi ketika hal ini belum dibentuk, tidak lantas beberapa intasni yang ada saat ini disebut Illegal,”jelasnya mantan Anggoa KPUD Tanjungjabung Barat ini.
Selain hal tersebut, memang hal tersebut merupakan hak dari bupati Tanjungjabung Barat dalam melakukan mutasi para bawahannya. Tentunya bupati mempunyai beberapa alasan mengapa hingg saat ini PP 41 ini belum dilaksanakan.
Memang seharusnya Pemkab Tanjab Barat sudah melaksanakan PP 41/2007 tersebut. Namun, tentunya menurut Erdiyanto ada beberapa alasan mengapa hal tersebut belum dilaksanakan salah satunya mungkin belum adanya mata anggaran dalam APBD tahun 2008 terkait pelaksanaan PP 41 tersebut.(sumber Tanjab Barat Online )
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dan hukum Tanjungjabung Barat Erdiyanto SH Mhum yang juga Dosen Fisip Universitas Riau mengatakan sebuah produk peraturan tidak akan berlaku mundur. Maka dari itu, dinas intansi yang ada saat ini tidak dapat dianggap illegal. Sebab, dinas intansi sesauai perda kelembagaan belum terbentuk.
Dikatakannya, kendati PP tersebut telah dibuatkan perda dan di Syahkan oleh DPRD setempat tentunanya memiliki limit waktu, yang biasanya dalam sebuah peraturan itu berlaku selama 6 bulan. “Jadi ketika hal ini belum dibentuk, tidak lantas beberapa intasni yang ada saat ini disebut Illegal,”jelasnya mantan Anggoa KPUD Tanjungjabung Barat ini.
Selain hal tersebut, memang hal tersebut merupakan hak dari bupati Tanjungjabung Barat dalam melakukan mutasi para bawahannya. Tentunya bupati mempunyai beberapa alasan mengapa hingg saat ini PP 41 ini belum dilaksanakan.
Memang seharusnya Pemkab Tanjab Barat sudah melaksanakan PP 41/2007 tersebut. Namun, tentunya menurut Erdiyanto ada beberapa alasan mengapa hal tersebut belum dilaksanakan salah satunya mungkin belum adanya mata anggaran dalam APBD tahun 2008 terkait pelaksanaan PP 41 tersebut.(sumber Tanjab Barat Online )
06 Januari, 2009
Strategi Parpol Besar di Tanjab Barat Pada Pemilu 2009
PKB Rekrut Putra Derah, Golkar Jual Kader Muda, PDIP Pasang Tokoh PublikKUALATUNGKAL-Berharap tetap bisa mempertahankan dominasinya di legislatif, sejumlah partai politik besar mulai memasang strategi pemenangan di Pemilu legislatif 2009 mendatang.
Sekretaris DPD Golkar Tanjungjabung Barat HM Umar Ibrahim menegaskan, di Pemilu 2009 nanti partainya memasang target merebut 15 kursi dari 30 kursi atau 50 persen kursi yang tersedia di DPRD Tanjungjabung Barat. “Strategi Golkar, salah satunya mengusung kader-kader muda untuk coba dijual ke publik. Komposisi antara caleg pendatang baru dan incumbent 40-60 persen,” bebernya beberapa waktu lalu.
Di Pemilu legislatif 2009 mendatang, beberapa kader Golkar Tanjungjabung Barat yang menjabat anggota DPRD Tanjab Barat di Pemilu sebelumnya, dipastikan tidak lagi mencalonkan diri. Setidaknya, ada 2 kader senior Golkar Tanjab Barat yang menyatakan menarik diri dari pencalonan, yakni H Sudirman dan Syarifuddin SE. Sementara seorang lagi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Drs H Abdul Jalil MM lebih memilih caleg di DPRD Provinsi Jambi.
“Alasanya, keduanya sudah mengaku istirahat, untuk memberikan kepada kader lainya. Dan untuk memilih mencalonkan diri ke propinsi,”ujar ketua DPRD Tanjab Barat ini.
Di DPRD Tanjab Barat, saat ini ada 9 wakil partai Golkar. Selain Abdul Jalil, H Sudirman dan Syarifudin SE, ada nama Zulmi Erdi, H kaspul Anwar, Andri Anita, Devi Rozali, Zainab Kasmijan dan Umar Ibrahim sendiri.
Dari 9 nama ini, yang masuk sebagai caleg untuk DPRD Tanjab Barat adalah HM Umar Ibrahim, H Kaspul Anwar, Zulmi Erdi, Andri Anita, Devi Rozali dan Zainab Kasmijan . Sedangkan Drs Abdul Jalil MM masuk sebagai caleg DPRD-Provinsi Jambi, sementara itu dua anggota DPRD lainnya Bujang Syarifudin SE dan H Sudirman lebih memilih tidak mencalonkan lagi.
Sementara itu, PPP dan PKB sepertinya masih lengkap menempatkan seluruh anggota DPRD Tanjab Barat yang duduk saat ini menjadi caleg.Misalnya PKB , anggota DPRD Tanjab Barat yang kembali menjadi caleg, yakni H Abdul Hamid, M Fadli SH, H Suharto dan Nurdin "Semua anggota dewan dari PKB masuk sebagai caleg," kata H Abdul Hamid ketua DPC PKB Tanjab Barat.
Selain itu, PKB Juga menempatkan tokoh-tokoh muda dan putra daerah di beberapa dapil yang ada. Seperti di Daerah Pemilihan Tanjab Barat I ada Dadang Aulia yang berada persis di nomor urut II setelah H Abdul Hamid. Di Dapil Tanjab Barat II ada putra daerah betara seperti halnya, H Satiar, Jumalis dan Efendi yang notabene merupakan putra asli Betara. Begitu halnya di dapil Tanjab Barat III (Tungkal Ulu-Merlung) kesemua caleng PKB berasal dari kecamatan tersebut, seperti Samiin Abduh yang berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi dan Ahmad Farid berasal dari Kecamatan Muara Papalik. Hal yang sama juga di Dapil Tanjab Barat IV (Pengabuan-Senyerang) PKB juga menempat putra daerah yang juga dari kalangan muda yaitu Suheri Abdullah, yang nota bene asli Pengabuan.
“Ini sebagian dari strategi kita untuk memnambah perolehan kursi di DPRD Tanjab Barat. Selain itu juga tetap mengedepankan visi misi partai sebagai partainya rakyat, maka dari itu kita ambil caleg-caleg yang merupakan refresentase dari masyarakat tersebut,”ujarnya.
Demikian pula PPP, empat anggotanya yang duduk di DPRD disorong kembali menjadi caleg. Mereka adalah HM Nasir, M Dimyati, Yazal Yasmin, dan Khapipah.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Tanjab Barat Abdullah, mengaku 3 anggota DPRD dari PDIP seperti halnya H Zuldi Ikrom, Yani Permani dan Revolren Simanjuntak masih ikut caleg. Sementara Luhut Silaban SH yang saat ini menjadi wakil ketua DPRD Tanjab Barat memilih mencalonkan diri dari PRovinsi Jambi.
Lantas bagaimana strategi PDIP ini untuk pemilu legilatif 2009 mendatang? Menurut Abdullah, saat ini pihaknya telah memasang strategi dengan menempatkan tokoh-tokoh publik sebagai calegnya, seperti halnya Hj.Cici Halimah SE ( Istri Bupati Tanjab Barat Dr Ir H Safrial Ms) HM Thasir Busra,SH MM (mantan Sekda Tanjab Barat) yang dipasangnya di Dapil Tanjab Barat 1 (Tungkal Ilir, Sberang Kota dan Bram Itam), Sementara di Dapil Tanjab Barat III (Tungkal ulu dan Merlung serta daerah pemekarannya) dipasangnya Mulyani Siregar (adek Bupati Tanjab Barat) dan untuk Di Dapil II ( Betara dan Kuala Betara) dipasangnya Abdullah sendiri yang nota bene mantan Kepala Desa Pematang Lumut, Ny. Syamsul Kurnain (istri Camat Betara) dan Romli yang nota bene Mantan Kades Makmur Jaya serta di Dapil Tanjab Barat IV dipasangnya H Zuldi Ikrom dan Hafli ( Ketua LAD Pengabuan)
Sebagaimana partai pesaing utamanya, di Pemilu Legislatif 2009 mendatang PDIP Tanjab Barat juga menargetkan raihan kursi di DPRD Tanjab barat sekitar 10 kursi. Tentunya hal ini bukan isapan jempol belaka, karena para tokoh tersebut memiliki pengaruh tersendiri.
Di pemilu 2004 lalu, PDIP Tanjab Barat berhasil merebut 4 kursi dari 30 kursi yang diperebutkan. Dari 4 kursi tersebut, partai berlambang banteng dalam lingkaran itu juga sukses mendudukkan 1 orang wakil dari kalangan perempuan. “Di Pemilu Legislatif 2009, PDIP tetap menargetkan bisa merealisasikan 30 persen keterwakilan kaum perempuan dari 10 kursi yang kami targetkan di DPRD Tanjab Barat,” terangnya optimis.
Namun, ke semuanya itu sepenuhnya tergantung dari hasil perolehan suara caleg perempuan yang diusung PDIP di Pemilu 2009. Seperti halnya kebijakan internal Golkar, PDIP Tanjab Barat sudah bisa merealisasikan 30 persen keterwakilan kaum perempuan di dalam daftar bakal calon legislatif. Dimana, untuk setiap 3 orang bakal calon legislatif 1 di antaranya wajib dari perwakilan kaum perempuan. (Sumber Tanjab Barat Online)
Sekretaris DPD Golkar Tanjungjabung Barat HM Umar Ibrahim menegaskan, di Pemilu 2009 nanti partainya memasang target merebut 15 kursi dari 30 kursi atau 50 persen kursi yang tersedia di DPRD Tanjungjabung Barat. “Strategi Golkar, salah satunya mengusung kader-kader muda untuk coba dijual ke publik. Komposisi antara caleg pendatang baru dan incumbent 40-60 persen,” bebernya beberapa waktu lalu.
Di Pemilu legislatif 2009 mendatang, beberapa kader Golkar Tanjungjabung Barat yang menjabat anggota DPRD Tanjab Barat di Pemilu sebelumnya, dipastikan tidak lagi mencalonkan diri. Setidaknya, ada 2 kader senior Golkar Tanjab Barat yang menyatakan menarik diri dari pencalonan, yakni H Sudirman dan Syarifuddin SE. Sementara seorang lagi yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Drs H Abdul Jalil MM lebih memilih caleg di DPRD Provinsi Jambi.
“Alasanya, keduanya sudah mengaku istirahat, untuk memberikan kepada kader lainya. Dan untuk memilih mencalonkan diri ke propinsi,”ujar ketua DPRD Tanjab Barat ini.
Di DPRD Tanjab Barat, saat ini ada 9 wakil partai Golkar. Selain Abdul Jalil, H Sudirman dan Syarifudin SE, ada nama Zulmi Erdi, H kaspul Anwar, Andri Anita, Devi Rozali, Zainab Kasmijan dan Umar Ibrahim sendiri.
Dari 9 nama ini, yang masuk sebagai caleg untuk DPRD Tanjab Barat adalah HM Umar Ibrahim, H Kaspul Anwar, Zulmi Erdi, Andri Anita, Devi Rozali dan Zainab Kasmijan . Sedangkan Drs Abdul Jalil MM masuk sebagai caleg DPRD-Provinsi Jambi, sementara itu dua anggota DPRD lainnya Bujang Syarifudin SE dan H Sudirman lebih memilih tidak mencalonkan lagi.
Sementara itu, PPP dan PKB sepertinya masih lengkap menempatkan seluruh anggota DPRD Tanjab Barat yang duduk saat ini menjadi caleg.Misalnya PKB , anggota DPRD Tanjab Barat yang kembali menjadi caleg, yakni H Abdul Hamid, M Fadli SH, H Suharto dan Nurdin "Semua anggota dewan dari PKB masuk sebagai caleg," kata H Abdul Hamid ketua DPC PKB Tanjab Barat.
Selain itu, PKB Juga menempatkan tokoh-tokoh muda dan putra daerah di beberapa dapil yang ada. Seperti di Daerah Pemilihan Tanjab Barat I ada Dadang Aulia yang berada persis di nomor urut II setelah H Abdul Hamid. Di Dapil Tanjab Barat II ada putra daerah betara seperti halnya, H Satiar, Jumalis dan Efendi yang notabene merupakan putra asli Betara. Begitu halnya di dapil Tanjab Barat III (Tungkal Ulu-Merlung) kesemua caleng PKB berasal dari kecamatan tersebut, seperti Samiin Abduh yang berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi dan Ahmad Farid berasal dari Kecamatan Muara Papalik. Hal yang sama juga di Dapil Tanjab Barat IV (Pengabuan-Senyerang) PKB juga menempat putra daerah yang juga dari kalangan muda yaitu Suheri Abdullah, yang nota bene asli Pengabuan.
“Ini sebagian dari strategi kita untuk memnambah perolehan kursi di DPRD Tanjab Barat. Selain itu juga tetap mengedepankan visi misi partai sebagai partainya rakyat, maka dari itu kita ambil caleg-caleg yang merupakan refresentase dari masyarakat tersebut,”ujarnya.
Demikian pula PPP, empat anggotanya yang duduk di DPRD disorong kembali menjadi caleg. Mereka adalah HM Nasir, M Dimyati, Yazal Yasmin, dan Khapipah.
Terpisah, Ketua DPC PDIP Tanjab Barat Abdullah, mengaku 3 anggota DPRD dari PDIP seperti halnya H Zuldi Ikrom, Yani Permani dan Revolren Simanjuntak masih ikut caleg. Sementara Luhut Silaban SH yang saat ini menjadi wakil ketua DPRD Tanjab Barat memilih mencalonkan diri dari PRovinsi Jambi.
Lantas bagaimana strategi PDIP ini untuk pemilu legilatif 2009 mendatang? Menurut Abdullah, saat ini pihaknya telah memasang strategi dengan menempatkan tokoh-tokoh publik sebagai calegnya, seperti halnya Hj.Cici Halimah SE ( Istri Bupati Tanjab Barat Dr Ir H Safrial Ms) HM Thasir Busra,SH MM (mantan Sekda Tanjab Barat) yang dipasangnya di Dapil Tanjab Barat 1 (Tungkal Ilir, Sberang Kota dan Bram Itam), Sementara di Dapil Tanjab Barat III (Tungkal ulu dan Merlung serta daerah pemekarannya) dipasangnya Mulyani Siregar (adek Bupati Tanjab Barat) dan untuk Di Dapil II ( Betara dan Kuala Betara) dipasangnya Abdullah sendiri yang nota bene mantan Kepala Desa Pematang Lumut, Ny. Syamsul Kurnain (istri Camat Betara) dan Romli yang nota bene Mantan Kades Makmur Jaya serta di Dapil Tanjab Barat IV dipasangnya H Zuldi Ikrom dan Hafli ( Ketua LAD Pengabuan)
Sebagaimana partai pesaing utamanya, di Pemilu Legislatif 2009 mendatang PDIP Tanjab Barat juga menargetkan raihan kursi di DPRD Tanjab barat sekitar 10 kursi. Tentunya hal ini bukan isapan jempol belaka, karena para tokoh tersebut memiliki pengaruh tersendiri.
Di pemilu 2004 lalu, PDIP Tanjab Barat berhasil merebut 4 kursi dari 30 kursi yang diperebutkan. Dari 4 kursi tersebut, partai berlambang banteng dalam lingkaran itu juga sukses mendudukkan 1 orang wakil dari kalangan perempuan. “Di Pemilu Legislatif 2009, PDIP tetap menargetkan bisa merealisasikan 30 persen keterwakilan kaum perempuan dari 10 kursi yang kami targetkan di DPRD Tanjab Barat,” terangnya optimis.
Namun, ke semuanya itu sepenuhnya tergantung dari hasil perolehan suara caleg perempuan yang diusung PDIP di Pemilu 2009. Seperti halnya kebijakan internal Golkar, PDIP Tanjab Barat sudah bisa merealisasikan 30 persen keterwakilan kaum perempuan di dalam daftar bakal calon legislatif. Dimana, untuk setiap 3 orang bakal calon legislatif 1 di antaranya wajib dari perwakilan kaum perempuan. (Sumber Tanjab Barat Online)
Langganan:
Postingan (Atom)
